JAMBI, Lajuberita.id – Kondisi tebing sungai yang tergerus dan mengalami longsor menjadi perhatian dalam pembangunan penahan tebing di Desa Tanjung Gedang. Proyek yang ditujukan untuk memperkuat tebing dan mengantisipasi dampak erosi tersebut kini tengah dikebut dan ditargetkan rampung pada 21 Desember.
Anggota Komisi V DPR RI, Edi Purwanto meninjau langsung progres pekerjaan tersebut. Dalam kunjungannya, ia meminta pelaksana tidak hanya mengejar target penyelesaian, tetapi juga memastikan kualitas konstruksi tetap terjaga.
“Insyaallah ini tanggal 21 Desember selesai. Nah, inilah uang rakyat kembali ke rakyat. Penekanan saya, kualitasnya tolong dijaga,” kata Edi.
Di lokasi, terlihat bagian tebing sungai yang telah mengalami pengikisan. Sejumlah tetrapod beton juga telah disiapkan dan digunakan sebagai bagian dari upaya pengamanan tebing.
Edi mengingatkan, pembangunan tersebut menggunakan anggaran negara sehingga pelaksanaannya harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Terlebih, menurut dia, pemerintah saat ini menghadapi kebutuhan anggaran yang besar untuk menangani berbagai kebutuhan infrastruktur nasional.
“Mohon maaf, uang sekarang kan tidak gampang. Kebutuhan negara juga sangat-sangat besar untuk men-treatment infrastruktur di nasional,” sebutnya.
Ia menyebut, Provinsi Jambi menjadi salah satu daerah yang memperoleh dukungan anggaran APBN untuk berbagai pembangunan dan penanganan infrastruktur. Tidak hanya jalan dan jembatan, dukungan tersebut juga mencakup normalisasi sungai, pembangunan penahan tebing hingga pengendalian banjir.
“Di Jambi sendiri memang alhamdulillah cukup banyak kita, baik itu jalan, jembatan dan sebagainya yang dapat treatment dari APBN,” ujar.
Menurutnya, berbagai program tersebut tidak terlepas dari kerja bersama mitra Komisi V DPR RI, termasuk Balai Wilayah Sungai (BWS), Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), serta unit terkait bidang Cipta Karya dan perumahan.
Pembangunan penahan tebing di Tanjung Gedang diharapkan tidak sekadar menjadi proyek fisik, tetapi mampu memberikan perlindungan bagi kawasan sekitar dari ancaman erosi dan longsor akibat gerusan sungai.
Edi menegaskan, pengawasan terhadap pembangunan harus menjadi tanggung jawab bersama agar setiap anggaran yang dikucurkan benar-benar menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Bagaimana kita punya tanggung jawab yang sama untuk mewujudkan visi daripada Indonesia berdaulat, Indonesia makmur, dan Indonesia yang adil,” pungkasnya. (don)
