JAMBI, Lajuberita.id – Ketua Perkumpulan Hijau (PH) Jambi, Feri Irawan, menilai bahwa konflik PT Sinar Anugerah Sukses (PT SAS) dengan warga dan lingkungan ini, sangat disayangkan berlarut-larut. Jika pada akhirnya nanti PT SAS beroperasi, salah seorang yang bisa dicap sebagai seorang “penjahat lingkungan” ialah Wali Kota Jambi.
Hal ini berdasar sikap dan kebijakan Wali Kota Jambi Maulana, yang seakan akan melempar masalah ini ke perihal perizinan dan pihak lain. Padahal, warga Aur Duri sudah menolak keberadaan hauling dan stockpile batu bara PT SAS -anak perusahaan PT RMK Energy Tbk (PT RMKE)- yang dekat dengan pemukiman mereka, ditambah, dalam aktivitasnya, PT SAS mengabaikan lingkungan setempat.
“PT SAS itu sudah banyak mengabaikan dampak lingkungan. Salah satunya menimbun daerah resapan air. Ini gawat efeknya, jika hujan, bisa banjir pemukiman warga. Kalau begini, siapa yang mau tanggungjawab?” ungkap Feri kepada media.
Menurutnya, baik hauling maupun stockpile batu bara milik PT SAS di kawasan Aur Duri itu, sangat tidak layak. Sudah seharusnya ditutup dan dipindahkan ke lokasi lain.
Apalagi masalah ini sudah sangat lama terjadi. Mulai dari pembebasan lahan sampai lah konflik dengan warga setempat, PT SAS sudah mengabaikan banyak hal terutama dampak lingkungan.
“Perlu juga dipertanyakan BLHD (Badan Lingkungan Hidup Daerah, red), kenapa sejak lama tak memperhatikan di lapangan,” tambahnya.
Meski begitu, ia menilai peran penting Wali Kota Jambi saat ini, sangat dibutuhkan masyarakat khususnya di Perumahan Aur Duri yang terdampak langsung dengan kehadiran stockpile dan hauling batu bara PT SAS.
Karena, walaupun perizinan PT SAS itu ada yang dikeluarkan dari pemerintah pusat maupun ada yang dari pemerintah provinsi, tetapi Wali Kota Jambi ialah penguasa wilayah.
“Sebagai penguasa wilayah, Wali Kota Jambi punya peran sangat penting. Jadi, upayanya demi menyelamatkan lingkungan dan warga-nya, harus lebih maksimal lagi. Tapi kalau tak berhasil dan PT SAS beroperasi, ya, Wali Kota Jambi bisa dicap sebagai ‘penjahat lingkungan’ karena melakukan pembiaran,” tutupnya.
Terpisah, humas PT SAS Ibnu Ziyadi maupun Reza, termasuk humas PT RMK Energy (PT RMKE) Made, belum mau menanggapi konfirmasi media ini. Dihubungi via pesan whatsapp, tak ada yang menjawab.
Sementara, Wali Kota Jambi dr Maulana, juga belum mau menanggapi konfirmasi terkait berita ini. Sedangkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Jambi, Abu Bakar, menanggapi dan minta waktu untuk memberi jawaban tertulis.
“Nanti kami siapkan dulu tulisannya,” ungkap Abu Bakar via ponselnya, pagi ini, Kamis (7/8/2025).
Namun hingga berita ini ditayangkan, belum ada rilis tertulis dari Kepala Diskominfo Kota Jambi Abu Bakar tersebut. (red)
Sumber : Jambiseru.com
