JAMBI, Lajuberita.id – Anggota Komisi V DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi, Edi Purwanto, meminta pemerintah memberikan perhatian lebih kepada masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran.
Ia mendorong agar korban kebakaran dapat menjadi penerima manfaat program Rumah Khusus dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Edi menilai kebakaran yang menghanguskan banyak rumah dalam satu kawasan perlu mendapat penanganan sebagaimana bencana lainnya, terutama ketika masyarakat kehilangan tempat tinggal dan membutuhkan hunian baru.
“Di Jambi itu hampir 500 rumah yang kebakaran pada saat ini. Kemarin saya bersama Bu Kepala Balai meninjau salah satu desa. Di situ ada kebakaran, 14 rumah habis,” kata Edi.
Ia menyebut, persoalan kebakaran di Jambi semakin memerlukan perhatian pemerintah. Bahkan, menurutnya, kejadian kebakaran terjadi hampir setiap hari di sejumlah wilayah.
“Sekarang di Jambi hampir setiap hari ada kebakaran. Tadi malam juga di Kota Jambi ada,” ujarnya.
Karena itu, Edi meminta agar pemerintah membuka peluang bagi korban kebakaran untuk mendapatkan bantuan melalui program Rumah Khusus. Menurut dia, bantuan tersebut dapat diprioritaskan untuk kejadian kebakaran yang berdampak pada banyak rumah sekaligus.
“Apabila rumah yang terbakar cukup banyak, lebih dari 10 rumah, menurut saya mohon dibantu melalui Rumah Khusus,” tegasnya.
Selain masalah kebakaran, Edi juga menyoroti tingginya biaya pembangunan rumah di wilayah terpencil Jambi. Salah satu daerah yang menjadi perhatian adalah Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun.
Menurut Edi, kondisi geografis dan jauhnya akses menuju wilayah tersebut membuat harga material bangunan menjadi jauh lebih mahal dibandingkan daerah lain.
“Seperti Jambi itu ada namanya Kecamatan Batang Asai. Dari tujuh jam itu dari ibu kota, Kota Sarolangun, harga semen saja Rp165 ribu satu sak,” ungkapnya.
Kondisi tersebut, kata Edi, perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan besaran anggaran pembangunan Rumah Khusus. Ia meminta adanya mekanisme penyesuaian harga untuk daerah-daerah yang menghadapi persoalan logistik dan biaya material tinggi.
“Mohon kalau bisa dimitigasi, mungkin kerja sama dengan balai-balai untuk wilayah-wilayah yang jauh, mungkin harganya bisa seperti Maluku, Rp28 juta satu rumah,” sebutnya.
Menurut Edi, persoalan biaya pembangunan di daerah terpencil tidak bisa disamakan dengan wilayah yang memiliki akses material dan transportasi lebih mudah. Penyesuaian harga diperlukan agar program pembangunan rumah tetap dapat berjalan dan masyarakat di wilayah terpencil tidak tertinggal.
Ia berharap pemerintah dapat melihat persoalan tersebut secara lebih menyeluruh, baik dari sisi penanganan korban kebakaran maupun tantangan pembangunan rumah di daerah dengan biaya logistik tinggi.
“Ini memang persoalan serius, jadi perlu ada solusi,” pungkas Edi. (don)
