Oleh: Martayadi Tajuddin
Ada anomali menarik dalam postur fiskal Jambi tahun 2026. Ketika mayoritas daerah di Indonesia mengeluhkan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 yang memukul APBD hingga 12 sampai 15 persen, Jambi justru mencatat lonjakan alokasi infrastruktur dari pemerintah pusat. Anomali ini tidak lahir dari keajaiban, melainkan dari sebuah strategi kompensasi fiskal yang dieksekusi dengan presisi. Strategi itu bernama menjemput APBN ketika APBD sedang sekarat. Dan angka yang berhasil dikunci untuk tahun anggaran 2026 saja adalah sekitar Rp 420 miliar.
Angka itu bukan klaim politik. Itu adalah akumulasi dari pos-pos resmi APBN yang dikawal melalui Komisi V DPR RI, komisi yang membidangi infrastruktur dan perhubungan. Pos terbesarnya adalah Rp 381 miliar Inpres Jalan Daerah (IJD) dari total pagu nasional Rp 11 triliun. Ini adalah kenaikan 54 persen dibandingkan tahun 2025 yang hanya Rp 246,9 miliar untuk Jambi. Artinya, di saat TKD dipangkas, jalan yang dibangun dari pusat justru bertambah panjang.
Di luar itu, ada Rp 14 miliar untuk 700 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Ada pula Rp 19,3 miliar untuk 99 titik irigasi program P3A-TGAI, dengan 89 titik di Kerinci dan 10 titik di Sungai Penuh, yang menjadikannya alokasi irigasi tersier terbesar se-Provinsi Jambi dalam satu tahun anggaran.
Ditambah jembatan gantung Batu Ampar dan bantuan alat mesin pertanian, totalnya melampaui Rp 420 miliar, semuanya untuk tahun 2026 saja. Jika dikonversikan, nilai itu setara dengan 30 hingga 40 persen APBD sebuah kabupaten pemekaran di Jambi.
Pertanyaannya, bagaimana angka sebesar itu bisa mendarat di Jambi dalam kondisi fiskal nasional yang sedang melakukan efisiensi? Jawabannya terletak pada pergeseran cara berpikir dari mengeluh menjadi melobi. Dan di sinilah peran seorang anggota DPR Dapil Jambi, Edi Purwanto, menjadi relevan untuk dibaca sebagai studi kasus.
Perjuangan itu tidak dilakukan dengan konferensi pers di Jambi yang memprotes pemotongan TKD. Perjuangan itu dilakukan di ruang rapat Komisi V DPR RI ketika RAPBN 2026 dibahas bersama Kementerian Pekerjaan Umum. Edi menggunakan logika kompensasi yang sangat rasional dan sulit dibantah. Jika negara memotong TKD Jambi, maka negara wajib memberikan kompensasi melalui skema belanja pusat yang langsung menyentuh daerah, yaitu IJD.
Logika ini bukan sekadar retorika. Ia dibungkus dengan data lapangan yang sangat detail, by name by address, yang membuat Kementerian PU tidak bisa menolak. Ia membawa foto dan data kerusakan 10 tahun Jalan Simpang Tiga Pulau Pandan – Panca Karya di Kecamatan Limun, Sarolangun, yang membuat harga tandan buah segar sawit petani anjlok karena truk tidak bisa masuk saat hujan. Ia membawa data urgensi rigid beton Rp 25 miliar untuk ruas Simpang Bandara – Dusun Danau di Pelepat Ilir, Bungo, yang setiap hari dilalui truk batu bara dan sawit.
Bahkan Jembatan Gantung Batu Ampar di Pesisir Bukit, Kerinci, yang sudah lapuk dan mengancam keselamatan anak sekolah, ia laporkan langsung kepada Menteri PU. Dengan kata lain, ia melobi APBN bukan dengan proposal abstrak di atas kertas, melainkan dengan fakta lapangan yang ia kumpulkan sendiri saat reses.
Yang membuat strategi ini berbeda adalah tahap pengawalannya. Banyak anggota DPR yang merasa tugasnya selesai setelah anggaran diketok. Edi memilih jalan sebaliknya. Pada 1 November 2026, ketika paket Rp 49 miliar di Limun mulai dikerjakan, ia turun langsung bersama Bupati Sarolangun Hurmin untuk memastikan alat berat masuk. Di Bungo, ia meninjau langsung bersama Dedy Putra. Di Kerinci, ia mengecek satu per satu titik irigasi yang akan dibangun. Pengawalan ini krusial karena proyek IJD adalah proyek pusat yang dikerjakan di daerah, yang sangat rawan mangkrak jika tidak ada yang menjaga di lapangan.
Latar belakangnya sebagai doktor politik hukum dengan disertasi tentang penyelesaian konflik lahan berkeadilan menjadi sangat relevan di sini. Ia adalah orang yang pernah memediasi konflik 37 tahun antara Suku Anak Dalam 113 dengan PT Berkah Sawit Utama. Ia paham betul bahwa membangun jalan di atas tanah sengketa jauh lebih mahal secara sosial dan politik daripada membersihkan status lahannya terlebih dahulu. Maka tidak heran jika ruas-ruas jalan yang ia kawal relatif bersih dari konflik lahan.
Pada titik inilah kita harus membaca ulang kalimat yang ia ucapkan di Limun: “keterbatasan fiskal daerah tidak boleh menjadi alasan terhentinya pembangunan infrastruktur “. Kalimat itu terdengar provokatif di tengah efisiensi anggaran, tetapi ia membuktikannya dengan angka.
Ketika APBD tidak mampu, ia tidak meminta daerah untuk berutang atau menaikkan pajak. Ia justru membuka keran APBN yang memang menjadi tugasnya sebagai anggota Komisi V. Ini adalah model baru pembangunan daerah di era desentralisasi fiskal yang timpang. Daerah tidak lagi bisa hanya menunggu TKD ditransfer. Daerah harus memiliki operator politik di pusat yang mampu mengubah potongan TKD menjadi tambahan IJD, BSPS, dan irigasi.
Akhirnya, Rp 420 miliar untuk tahun 2026 saja bukan sekadar angka. Ia adalah bukti bahwa pembangunan masih bisa berjalan, bahkan ketika fiskal terbatas, asalkan ada yang mau bekerja melampaui jam kerja reses dan melobi melampaui sekat-sekat birokrasi. Jambi dalam hal ini menunjukkan jalannya.
Dan bagi daerah lain yang masih terjebak dalam narasi keluhan soal TKD, mungkin inilah saatnya untuk belajar dari cara Jambi menjemput anggarannya di Senayan. (*)
*) Penulis ialah Pengamat Kebijakan Publik dan Pembangunan Daerah Jambi





