Opini ini ditulis oleh : Tiara Chintya Husni *
Pendidikan adalah salah satu sektor yang paling banyak menyerap anggaran negara dan paling banyak disorot publik. Tapi belum semua kebijakan Pendidikan benar-benar sampai pada tujuannya. Maka peran evaluasi menjadi sangat penting karna evaluasi bukan hanya sebagai mengukur keberhasilan, tapi merupakan bentuk nyata dari akuntabilitas karna tanpa evaluasi kebijakan hanya akan menjadi dokumen tanpa arah.
Terdapat program-program Pendidikan mulai dari kurikulum 2013, Merdeka belajar, bantuan operasional sekolah (BOS), hingga program digitalisasi. Apakah semua program tersebut benar-benar efektif dan memberi dampak positif, program tersebut tidak bisa berdasarkan asumsi tapi harus melalui evaluasi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Evaluasi tidak hanya dilakukan diakhir program tapi justru sejak perencanaan awal.
Evaluasi terdapat lima aspek penting dalam model CIPPO yaitu, konteks, input, proses, produk, dan hasil akhir (outcome). Artinya evaluasi tidak hanya mengukur output tetapi juga mengukur memperhatikan bagaimana program itu dijalankan apakah sesuai dengan kondisi lapangan dan apa dampak jangka panjangnya.
Masalah pelakasanaan evaluasi Pendidikan diindonesia yaitu sifatnya terlalu formal dan administratif. Banyak sekolah hanya mengisi laporan kegiatan atau data pelaksanaan
program tanpa benar-benar didampingi untuk menganalisis apa yang berjalan dengan baik dan apa yang harus diperbaiki.
Karena esensi evaluasi adalah refleksi untuk melihat kekurangan untuk dapat dilakukan perbaikan. Contohnya penggunaan dana BOS, data dari kemendikburistek tahun 2023 menunjukan banyak sekolah yang masih belum optimal dalam menggunakan dana karna minimnya pendampingan dan evaluasi berbasis kebutuhan riil.
Beberapa sekolah bahkan masih menggunakan dana untuk hal-hal yang tidak berdampak langsung pada kualitas pembelajaran, seperti renovasi ringan yang berulang atau pengadaan barang yang tidak mendesak.
Evaluasi juga sering terhambat oleh birokrasi. Struktur birokrasi yang kaku membuat hasil evaluasi sering tidak sampai kepengambilan Keputusan atau bahkan diabaikan. Banyak Program Pendidikan gagal bukan karna ide dasarnya salah tapi karna implementasinya lemah dan tidak pernah diperbaiki lewat evaluasi yang serius.
Evaluasi memastikan Pendidikan berjalan adil. Akuntabilitas dalam dunia Pendidikan bukan tentang laporan keuangan, tapi juga soal keadilan akses, kualitas pengajaran, dan relevansi kurikulum. Model evaluasi responsif juga bisa diterapkan untuk melihat dampak nyata kebijakan dari sudut pandang pelaku langsung di lapangan. Agar evaluasi menjadi bagian dari budaya pendidikan, perlu ada perubahan cara pandang dari semua pihak.
Pemerintah tidak boleh melihat evaluasi sebagai bentuk kritik yang mengancam, tapi sebagai alat perbaikan. Sekolah tidak boleh melihat evaluasi sebagai beban administratif, tapi sebagai kesempatan berkembang. Dan masyarakat harus diberi akses untuk ikut mengawasi dan memberi masukan secara terbuka.
Jika ingin pendidikan di Indonesia benar-benar maju dan bermutu, maka evaluasi harus ditempatkan di jantung sistem kebijakan. Evaluasi bukan sekadar kewajiban administratif, tapi merupakan bentuk tanggung jawab moral kita kepada generasi mendatang. Evaluasi adalah cermin kejujuran, dan dari cermin itulah pendidikan bisa terus diperbaiki.
Akuntabilitas dalam pendidikan hanya bisa tercapai jika evaluasi dijalankan secara konsisten, partisipatif, dan berorientasi pada dampak. Karena sejatinya, pendidikan bukan hanya soal mengajar dan belajar, tapi juga soal keberanian untuk meninjau ulang, memperbaiki,
dan tumbuh menjadi lebih baik.(***)
* Penulis ialah :
Nama : Tiara Chintya Husni
Pendidikan : Mahasiswi Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifudin Jambi
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam
