Oleh: Martayadi Tajuddin
Fenomena maraknya serangan siber yang menyasar Gubernur Jambi, Al Haris, belakangan ini patut dibaca lebih dalam dari sekadar dinamika kritik di ruang digital. Dalam perspektif kebijakan publik dan komunikasi politik modern, ruang siber telah menjelma menjadi *arena baru pertarungan legitimasi kekuasaan*, tempat persepsi publik dibentuk, diperkuat, bahkan dimanipulasi.
Jika dicermati secara kritis, pola serangan yang muncul tidak lagi bersifat sporadis atau sekadar ekspresi kekecewaan individu. Narasi yang berulang, framing yang seragam, serta distribusi konten yang masif menunjukkan adanya “Indikasi orkestrasi opini” yang bertujuan menggerus legitimasi kepemimpinan di mata publik.
Dalam kajian komunikasi politik, strategi semacam ini dikenal sebagai *delegitimasi berbasis persepsi*. Target utamanya bukan semata-mata menjatuhkan kebijakan tertentu, tetapi menciptakan keraguan kolektif terhadap figur pemimpin. Ketika persepsi negatif diproduksi secara terus-menerus melalui berbagai kanal digital, maka publik secara perlahan dapat diarahkan pada satu kesimpulan: menurunnya kepercayaan terhadap kepemimpinan.
Fenomena ini biasanya bekerja melalui dua pendekatan utama. Pertama, membangun narasi kritik yang tampak organik,seolah-olah lahir dari kegelisahan masyarakat luas. Padahal, dalam banyak kasus, narasi tersebut digerakkan oleh kepentingan kelompok tertentu yang memiliki agenda politik jangka panjang. Kedua, mengonsolidasikan kelompok haters atau kelompok yang sejak awal memiliki resistensi terhadap figur tertentu, kemudian memperkuatnya melalui reproduksi konten yang berulang sehingga tercipta efek gema (echo chamber) di ruang digital.
Namun menariknya, dalam logika politik, intensitas serangan terhadap figur seperti Al Haris justru mengindikasikan satu hal penting: pengaruh politiknya masih sangat diperhitungkan Figur yang tidak memiliki relevansi politik biasanya tidak menjadi sasaran kampanye opini yang begitu intens. Sebaliknya, figur yang memiliki jaringan, basis sosial, serta potensi pengaruh politik yang kuat akan selalu menjadi target pertarungan narasi.
Di tengah dinamika tersebut, respon yang diperlihatkan oleh Al Haris justru menarik untuk dicermati. Alih-alih terjebak dalam polemik digital yang emosional atau sibuk membela diri di ruang media sosial, pendekatan yang ditempuh terlihat lebih mengarah pada politik pembuktian melalui kinerja pemerintahan
Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai agenda pembangunan daerah terus didorong, mulai dari penguatan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa legitimasi kepemimpinan tidak semata-mata dibangun melalui narasi, tetapi melalui hasil kerja yang nyata dan dirasakan masyarakat
Dalam perspektif kebijakan publik, strategi semacam ini merupakan counter narrative yang lebih matang dan elegan. Ketika serangan datang dalam bentuk opini, maka jawaban yang paling kuat bukanlah bantahan verbal, melainkan fakta-fakta pembangunan yang dapat diverifikasi publik.
Artinya, publik diberi ruang untuk menilai secara rasional: apakah kepemimpinan berjalan atau tidak, apakah pembangunan dirasakan atau tidak. Dengan demikian, pertarungan opini tidak lagi ditentukan oleh siapa yang paling bising di media sosial, tetapi oleh realitas kebijakan yang dirasakan masyarakat di lapangan.
Selain itu, penguatan komunikasi publik yang transparan juga menjadi elemen penting dalam meredam disinformasi. Pemerintahan yang aktif membuka ruang dialog, menjelaskan kebijakan, dan menjaga transparansi program akan lebih mampu membangun kembali kepercayaan publik yang berbasis fakta, bukan sekadar persepsi.
Pada akhirnya, kualitas kepemimpinan tidak hanya diuji oleh keberhasilan program pembangunan, tetapi juga oleh kemampuan menghadapi tekanan opini dan dinamika politik. Dalam konteks ini, strategi yang menempatkan kerja nyata sebagai jawaban atas serangan opini merupakan pendekatan yang tidak hanya matang secara politik, tetapi juga mencerminkan kepemimpinan yang percaya pada legitimasi kinerja.
Sebab dalam demokrasi yang sehat, legitimasi seorang pemimpin pada akhirnya tidak ditentukan oleh riuhnya serangan di ruang digital, melainkan oleh seberapa nyata hasil kerja yang dirasakan oleh masyarakat yang dipimpinnya. (*)
* Martayadi Tajuddin, Pengamat Kebijakan Publik yang Juga Mantan Birokrat
